13 Shipyard Terima Sertifikasi ISPS Code

BATAM (HK) - 13 perusahaan galangan kapal (Shipyard) yang tergabung sebagai anggota Batam Shipyard and Offshore Assosiation(BSOA), memperoleh sertifikat International Ship and Port Fasility Security (ISPS) Code, Rabu (2/10) di kantor BSOA, komplek Pluto Tanjunguncang, Batam.
Deputy President Director RSO Pusat, Dr Donny Achiruddin M Eng mengatakan, Direktur Jendral Perhubungan Laut(DJPL) Kementerian RI selaku Designated Authority(DA) telah mengeluarkan sertifikat ISPS Code, untuk 13 perusahaan galangan kapal yang berada di Tanjunguncang, Batam. Hal itu sebagai bentuk perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan sertifikasi internasional keamanan bagi kapal-kapal asing yang akan berlabuh dengan aman di galangan kapal.

"Kalau perusahaan shipyard tidak memiliki sertifikasi ISPS Code ini, kapal asing yang akan datang untuk pembuatan kapal baru, tidak mau merapat atau berlabuh di galangan kapal tersebut," kata Donny.

Saat ini, papar Donny, ada 13 Shipyard dan di tambah 6 perusahaan galangan kapal di Tanjunguncang Batam, yang sudah memiliki sertifikat ISPS Code. Di antaranya PT Ninda Pratama Vriesindo, PT Nanindah Mutiara Shipyard, PT Jaya Asiatic Shipyard, PT Britoil Offshore lndonesia, PT ldros Service, PT Batamec.

Sedangkan yang memperoleh ISPS Code sekarang, ujar Donny, PT Pandan Bahari Shipyard, PT Loh & Loh Construction lndonesia, PT Pioneer Offshore lndo Raya, PT Tri Karya Alam Shipyard, PT Pan Batam lsland Shipyard, PT Graha Trisaka lndustri, PT Sentek lndonesia, PT Citra Shipyard, PT Karya Sindo Samudra Biru, PT Delta Shipyard, PT Pacific Atlantic Shipyard, PT World Wide Equipment SEA dan PT Nexus Engineering lndonesia.

"Yang lebih menguntungkan lagi, ke 19 perusahaan yang sudah memiliki sertifikat ISPS Code ini sudah terdaftar di International Maritime Organization(IMO). Sehingga, setiap perusahaan internasional akan masuk bersandar ke galangan, akan mudah mengetahui galangan kapal yang sudah memenuhi standar sertifikasi keamanan internasional," ungkap Donny.

Sementara itu, Wakil Ketua Batam Shipyard and Offshore Assosiation (BSOA), Sarwo Edi menjelaskan, keberadaan BSOA itu sebagai asosiasi galangan yang akan selalu membantu anggota-angotanya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan IMO. Sehingga galangan-galangan tersebut dapat meningkatkan kualitas kerja, dikenal dunia melalui website IMO dan bersaing di dunia internasional.

"Sebagaimana ketentuan sertifikasi keamanan internasinal shipyard, perusahaan galangan kapal harus melakukan penyusunan Port Facility Security Assessment(PFSA) dan presentasi di DJPL, hingga keluarnya rekomendasi yang berguna untuk menyempurnakan sistem keamanan galangan, agar memperoleh sertifikasi SoCPF, yang dilakukan pihak galangan dengan Reconized Security Orgasnization(RSO) Tomo & Son. Namun untuk pengurusan sertifikasi SoCPF ini, memakan waktu yang cukup lama," kata Edi.

Dalam upaya ini, ungkap Edi, BSOA selalu membantu para anggotanya, mulai dari pemilihan Recognized Security Organization(RSO), hingga diserahkannya ISPS Code dalam waktu yang lebih cepat.

"Peran kita (BSOA) adalah, terangya, melakukan internal audit untuk memantau penerapan rekomendasi-rekomendasi yang telah disepakati antara pihak galangan dengan pihak DJPL RI. Dan mendampingi pihak galangan kapal ketika dilakukan verifikasi oleh staf DJPL serta membantu memantau proses keluarnya sertifikat sementara dan SoCPF dari DJPL," Terang Edi.

"Kepada Kantor Pelabuhan Batam, kita harapkan dapat menerapkan ketentuan ISPS Code ini dengan tegas sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut no.HK103/113/DJPL-L3, 21 Pebruari 2013. Sehingga galangan kapal di Batam dapat menjadi galangan-galangan kapal yang terkemuka di dunia internasional," pungkas Sarwo Edi.

http://www.haluankepri.com/batam/52883-13-shipyard-terima-sertifikasi-isps-code.html
Kamis, 03 October 2013 00:00

Ini Kesimpulan Rapat 3 Menteri Bahas Galangan Kapal

Jakarta -Tiga menteri Kabinet Kerja hari ini melakukan rapat tertutup di kantor Kementerian Perindustrian. Mereka membahas kelanjutan pengembangan industri galangan kapal di Indonesia. Ada 6 kesimpulan yang diambil dari rapat selama 75 menit ini.

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

"Kita tadi bertiga rakor bidang kemaritiman untuk membahas progress rencana revitalisasi galangan kapal nasional," kata Indroyono seusai rapat di kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Dalam rapat tersebut, dihasilkan 6 kesimpulan untuk mengembangkan industri galangan kapal dalam negeri.

Pertama, Indroyono mengatakan, industri galangan kapal nasional yang berjumlah 88 bakal dibebaskan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Perlakuan ini sama dengan industri galangan kapal yang ada di Batam. Selama ini, industri galangan kapal‎ di Batam yang berjumlah 110 industri dibebaskan dari PPN, sementara yang di luar Batam tidak.

"Kita rencananya akan memberikan fasilitas bebas PPN yang tidak dipungut untuk industri galangan kapal nasional. Revisi PP No 38/2003 sedang berlangsung," kata Indroyono.

Lalu kedua, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP). Bea masuk ini biasanya diterapkan pada impor kapal-kapal bekas atau komponen.

 "Alhamdulillah, BM DTP akan terbit akhir tahun ini. Januari sudah diterapkan," tuturnya.

Yang ketiga, Indroyono menyebutkan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan fasilitas insentif berupa tax allowance bagi industri galangan kapal dengan batasan modal minimal Rp 50 miliar dan bisa menyetap tenaga kerja paling sedikit 300 orang.

"Dengan itu, PP No 52/2011 segera direvisi," ujarnya.

Keempat, selain memberikan ‎fasilitas insentif fiskal, untuk mengembangkan industri yang mendukung program poros maritim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, pemerintah pun bakal memberikan fasilitas non fiskal. Di antaranya adalah memberikan fasilitas biaya sewa lahan untuk industri galangan kapal. Saat ini, industri galangan kapal mengeluh mahalnya biaya sewa lahan.

‎"Dalam hal ini, kita mengacu pada UU No 17/2008 tentang Pelayaran. Di mana otoritas pelabuhan yang menentukan sebagai regulator dan mengatur daerah lingkungan kerja pelabuhan, menentukan zonasi lingkungan kerja pelabuhan," tambahnya.

Kelima, pemerintah bakal memperkuat fungsi dari National Ship Design Center (Nasdec) di Surabaya, yang merupakan lembaga desain kapal dipatenkan. Industri galangan kapal bisa menggunakan desain kapal yang sudah ada di lembaga ini. Berdasarkan kesimpulan rapat tadi, lembaga tersebut nantinya akan bergerak di bawah Kementerian Perindustrian.

Keenam, lanjut Indroyono, pemerintah bakal membuat satu tim khusus sebagai garda depan dalam pengembangan program ini.

"Segera disusun, bergerak, bekerja sebuah tim antara Kemenperin, Kemenhub, Kemendag, juga organisasi INSA untuk melihat seperti apa. Sehingga kita dalam 5 tahun ke depan apa yang kita cita-citakan adanya kemampuan galangan kapal nasional bisa terwujud," paparnya.

"Keuntungannya kalau di Batam dengan 110 industri bisa menghasilkan 1‎20 ribu lapangan kerja, kalau yang 88 itu mungkin bisa 100 ribu tenaga kerja," tutupnya.

http://finance.detik.com

Perkembangan industri di Batam mengarah ke teknologi tinggi

Batam (ANTARA News) - Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan industri di Batam terus berkembang menjadi industri berteknologi tinggi dari awalnya hanya industri perminyakan dengan pendirian bunker minyak milik PT Pertamina di Pulau Sambu.

"Berawal dari itu, kini Batam menjadi pusat industri berteknologi tinggi dengan pembangunan hanggar dan pusat perawatan pesawat menyeluruh milik Lion Air yang akan segera disusul maskapai lain," kata Ketua BP Batam, Mustofa Widjaja di Batam, Selasa.

Industri perbaikan pesawat, kata dia, membutuhkan tenaga kerja terlatih karena seluruh komponen pesawat dibuat dengan teknologi tinggi sehingga membutuhkan ketelitian dan sertifikat khusus bagi pekerjanya.

Sebelum Otorita Batam (sekarang BP Batam) berdiri pada periode 1970, Pulau Sambu yang masuk wilayah Batam menjadi pusat perminyakan. Setelah Otorita Batam berdiri, secara perlahan industri terus berkembang.

"Pada awal 1990, Batam menjadi pusat industri elektronik dengan berdirinya Kawasan Industri Batamindo disusul dengan kawasan lain yang konsen pada elektronik," katanya.

Selanjutnya, kata dia, mulai akhir periode tersebut industri di Batam perlahan bergeser ke galangan kapal dan penunjang perminyakan lepas pantai.

"Saat ini industri galangan kapal menjadi yang terbesar di Indonesia mengalahkan kawasan Surabaya Jawa Timur," katanya.

Jumlah galangan kapal di Batam lebih dari 100 perusahaan dan terus bertambah. Dari lebih dari 100 perusahaan yang menyampaikan keinginan berinvestasi di Batam, rata-rata bergerak dalam sektor perkapalan.

Namun, kata Mustofa, yang menjadi tren ke depan ialah industri perawatan dan perbaikan pesawat (maintenance repair and overhaul/MRO) seiring terus bertambahnya pesawat yang beroperasi di Indonesia.

"Selain Lion Air yang membangun empat hanggar, Garuda Maintenance Facility (GMF), PT Ilthabi, dan Sriwijaya Air juga segera membangun pusat perbaikan pesawat mereka di Batam," katanya.

Ia mengatakan, pangsa pasar perbaikan pesawat di Indoensia masih sangat terbuka karena hingga saat ini baru mampu menampung 30 persen pesawat yang beroperasi di Indonesia.

BP Batam mengalokasikan lahan 150 hektar di Kawasan Bandara Internasional Hang Nadim Batam khusus untuk pembangunan MRO.

Mustofa juga mengatakan akan membangun landas pacu kedua untuk mengantisipasi kepadatan penerbangan di Hang Nadim Batam. (LNO/S004)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2014

Sebab Batam adalah Pintu Gerbang

 Apa yang membuar orang betah mampir atau tinggal di sebuah kota? Jawabannya akan selaras dengan pertanyaan apa yang membuat orang tidak betah di sebuah kota.

Kita akan terkesan jika sebuah kota yang kita singgahi terlihat bersih. Mampirlah di sebuah tempat yang banyak diminati para wisatawan. Bisa diyakini tempat tersebut bersih dan indah. Kota yang jorok dan sembrawut tak akan diminati wisatawan.

Ketika wisatawan tiba di sebuah negara atau koya melalui bandar udara atau pelabuhan yang megah, kesan pertamanya akan sangat berpengaruh. Kesan ini akan menjadi persepsi awal atas seluruh kota tersebut. Jika mereka disambut dengan pemandangan yang mengagumkan akan menjadi starting point yang baik.

Suatu hari saya berkesempatan mampir di tiga bandara udara yang berbeda. Begitu pesawat mendarat yang pertama saya perhatikan adalah bangunan bandara, keteraturan dan kebersihan di dalam bandara tersebut. Berikutnya adalah kebersihan sepanjang jalan perkotaan yang saya lewati.

Menurut saya inilah yang paling terlihat yang akan dinilai orang yang berkunjung ke sebuah kota. Bandara/ pelabuhan dan jalan. Kebersihan dan keteraturannya. Kesan ini akan menjadi taruhan nama baik sebuah kota. Citra sebagai kota yang indah dan teratur akan tampak dari balik kaca kendaraan setiap pendatang.

Batam sebagai kota yang sangat dekat dengan negara tetangga akan menjadi citra Indonesia. Bandara Udara Hang Nadim, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Sekupang menjadi duta yang akan menyambut setiap tamu yang datang ke Batam. Sepanjang jalan dari bandara/ pelabuhan menjadi citra seluruh kota. Kemegahan dan kebersihannya akan menjadi bahan promosi verbal para pelancong yang akan menjadi bahan cerita ke tempat asal mereka.

Saat ini Kota Batam mungkin belum bisa menyaingi kota Singapura dari segi kebersihan dan megahan. Pintu gerbang terdekat dari negara terdekat adalah Batam. Mau tak mau wajah pertama Indonesia ada di Batam.

Kerapian dan keteraturan berlalu-lintas mungkin belum bisa disandingkan. Namun ketika ada kemauan dari segala pihak termasuk masyarakat tak ada yang tak mungkin.

Menjadikan Kota Batam cantik dan menawan tampaknya masih butuh polesan. Masih butuh perhatian khusus. Masih butuh kebijakan khusus. Kebiasaan membuang sampah dan berkendara masih butuh cara yang efektif untuk menerapkannya. Jarak antara harapan dan kenyataan mungkin masih jauh. Namun tak ada yang tak mungkin saat ada keinginan.

Batam, 24 September 2012
Marhaban ST.
(Pemerhati sosial, bekerja di Shipyard Batam)